Senin, 8 Juli 2024, Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia (UI) menggelar sidang Promosi Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat atas nama Vetty Yulianty Permanasari. Bertindak sebagai Promotor adalah Prof. dr. Amal C. Sjaaf, S.K.M., Dr.PH., dengan Ko-Promotor yakni Prof. Dr. drg. Mardiati Nadjib, M.S., dan Prof. Dr. Besral, S.K.M., M.Sc. Sidang diketuai oleh Prof. Dr. dra. Dumilah Ayuningtyas, M.A.R.S., dengan tim penguji terdiri dari Prastuti Soewondo, S.E., M.P.H., Ph.D.; Dr. dr. Triyunis Miko Wahyono, M.Sc.; Dr. dr. Anna Rozaliyani, M.Biomed., Sp.P(K).; dr. Hasbullah Thabrany, M.P.H., Dr.PH.; dan Dr. dr. Harimat Hendarwan, M.Kes. Dalam kesempatan tersebut, promovendus mempertahankan disertasi berjudul “Estimasi Biaya Kesakitan dan Respons Pemerintah Daerah dalam Pembiayaan Terkait Pandemi COVID-19 di Kota Depok dan Kota Sukabumi”.
Di Indonesia, per 18 Mei 2024, sudah terkonfirmasi 6.829.308 kasus konfirmasi COVID-19 (24.444 kasus konfirmasi per 1 juta penduduk) dengan 162.065 kematian (580 kematian konfirmasi per 1 juta penduduk) (Kemenkes RI, 2024). Melalui disertasinya, Promovendus membahas estimasi biaya kesakitan dan respons pemerintah daerah dalam pembiayaan terkait pandemi COVID-19 di Kota Depok dan Kota Sukabumi pada tahun 2020-2022. Biaya pelayanan kesehatan untuk kasus konfirmasi COVID-19 yang mencakup biaya langsung medis serta biaya tidak langsung mortalitas dan morbiditas dihitung secara komprehensif, serta diukur juga biaya respons yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah terhadap pandemi COVID-19. Selain itu, studi ini juga mengukur kinerja dari respons pembiayaan pemerintah daerah pada enam bidang umum (pelayanan kesehatan daerah; komunikasi risiko dan pemberdayaan masyarakat; perlindungan sosial; peraturan perundang-undangan untuk mencegah dan mengendalikan infeksi; keberlanjutan penyediaan layanan esensial; dan kegiatan ekonomi lokal), dengan menggunakan pendekatan Public Financial Management (PFM). Metode studi cost of illness dilakukan dengan pendekatan bottom-up untuk keseluruhan biaya pelayanan kesehatan, dan pendekatan human capital untuk biaya tidak langsung. Sementara untuk biaya selain biaya pelayanan kesehatan, maka penghitungan dilakukan dengan pendekatan top-down.
Hasil studi ini mendapatkan bahwa biaya medis langsung untuk per pasien sembuh mencapai Rp 32 juta, dan untuk per pasien meninggal Rp 56 juta, dengan pemicu biaya utama adalah perawatan di ICU dan usia dewasa, sementara faktor risiko utama kematian adalah level keparahan. Pasien dengan kondisi berat-kritis memiliki tingkat kematian 13,5 kali dibandingkan pasien kondisi ringan-sedang. Total biaya tidak langsung selama 3 tahun di Kota Depok adalah Rp 1,33 Triliun dan di Kota Sukabumi Rp 102 Miliar. Total biaya respons pemerintah daerah adalah Rp 179 miliar untuk Kota Depok dan Rp 148 miliar untuk Kota Sukabumi. Estimasi total biaya kesakitan dan biaya respons pemerintah daerah selama 3 tahun adalah Rp 2,7 triliun (Kota Depok) dan Rp 333 miliar (Kota Sukabumi). Kinerja respons pembiayaan yang diukur dengan menilai kinerja manajemen keuangan publik di Kota Depok dan Kota Sukabumi selama tahun 2020-2022 menunjukkan kinerja yang sangat baik, namun hal ini tidak menentukan capaian level situasi pandemi, karena ada faktor-faktor lain yang berkontribusi. 
Hasil dari disertasi ini juga digunakan untuk memberikan rekomendasi model sistem respon pemerintah daerah, yakni mendorong peran serius dari Pemerintah Pusat (khususnya Kementerian Keuangan) dalam pengendalian penyakit tidak menular (PTM) yaitu pada upaya yang belum dilakukan seperti penegakan regulasi terkait cukai minuman berpemanis dan pajak makanan tinggi garam. Tidak hanya itu, disertasi ini juga merekomendasikan pihak RS agar memperbaiki mekanisme pengadaan obat, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan Alat Medis Habis Pakai (AMHP), melalui kerja sama dengan penyedia yang andal, selain juga meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota agar jika menemui kendala penyediaan perbekalan kesehatan dapat dibantu oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, baik dari stok di tingkat Kabupaten/Kota maupun dari stok buffer yang ada di tingkat Provinsi.
Berdasarkan hasil disertasinya tersebut, Vetty Yulianty Permanasari yang juga merupakan Dosen di Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan FKM UI, berhasil dinyatakan lulus sebagai Doktor dalam bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat sebagai lulusan S3 Kesehatan Masyarakat tahun 2024 ke-35, lulusan S3 Ilmu Kesehatan Masyarakat FKM UI ke-331, serta lulusan S3 FKM UI ke-423. Predikat IPK yang sangat memuaskan diperoleh Vetty dengan IPK hingga 3,9. (DFD)
