Depok, 17 Juli 2025 — Dalam upaya memperkuat sinergi lintas sektor menuju transformasi sistem layanan kesehatan Indonesia, Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia (UI) bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Corporate University menyelenggarakan Seminar Nasional Kesehatan 2025. Bertempat di Balai Purnomo Prawiro, Universitas Indonesia, seminar ini mengangkat tema “Mewujudkan Layanan Kesehatan yang Setara, Berkualitas, dan Berkelanjutan melalui Dukungan Multisektor.”
Dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, seminar ini menghadirkan narasumber kunci seperti Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono, Sp.PD-KEMD, Ph.D (Wakil Menteri Kesehatan RI), Prof. dr. Ali Ghufron Mukti (Direktur Utama BPJS Kesehatan), Emil Elestianto Dardak, B.Bus., M.Sc., Ph.D (Wakil Gubernur Jawa Timur), serta para pakar dari kalangan akademisi dan pemerintah seperti Prof. Budi Hidayat, S.K.M., M.P.P.M., Ph.D (Guru Besar FKM UI) dan Didik Kusnaini, S.E., M.P.P (Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran Kementerian Keuangan RI).
Seminar ini dirancang sebagai ruang dialog inspiratif antara para pemimpin kebijakan dan akademisi terkemuka, yang bertujuan memperkuat fondasi sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui pendekatan ilmiah dan kerja sama multi-sektoral. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan peserta, mulai dari dosen, peneliti, praktisi kesehatan, mahasiswa, hingga masyarakat umum ini mencerminkan semangat kolaboratif untuk membangun sistem kesehatan yang inklusif, berkualitas, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa hambatan.
Acara resmi dibuka oleh Dekan FKM UI, Prof. dr. Mondastri Korib Sudaryo, M.S., D.Sc., yang menegaskan bahwa seminar ini merupakan momentum strategis, bukan sekadar forum diskusi. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Public Health Colloquium 2025 hasil kolaborasi FKM UI dan BPJS Kesehatan, sekaligus bentuk nyata dukungan FKM UI terhadap transformasi layanan kesehatan nasional. Prof. Mondastri juga menekankan bahwa FKM UI berperan aktif sebagai motor penggerak perubahan melalui pendidikan, riset, dan pengabdian masyarakat untuk mewujudkan sistem kesehatan yang merata dan berkeadilan. “Kami percaya bahwa pendidikan tinggi memiliki peran strategis untuk membangun sistem kesehatan yang merata dan berkeadilan. Seminar ini sekaligus menjadi ruang bagi kita untuk mendapat pencerahan, memahami lebih dalam, dan menyadari pentingnya menyukseskan arah kebijakan BPJS Kesehatan,” lanjutnya.
Sementara itu, Direktur SDM dan Umum BPJS Kesehatan, Dr. dr. Andi Afdal, M.B.A., AAK, menyampaikan bahwa seminar ini turut memperingati HUT ke-57 BPJS Kesehatan. Ia menegaskan bahwa BPJS Kesehatan adalah entitas sosial-kesehatan yang tumbuh bersama perkembangan sistem kesehatan nasional sejak berdiri pada 15 Juli 1968 sebagai awal Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPUK). Menurutnya, tantangan utama dalam menciptakan layanan kesehatan yang adil adalah memperkuat kolaborasi lintas sektor. Karena itu, BPJS Kesehatan terus membuka ruang kerja sama dengan perguruan tinggi untuk mendorong lahirnya inovasi berbasis bukti, termasuk melalui jurnal ilmiah sebagai wujud idealisme dan kontribusi akademik.
Seminar Nasional Kesehatan 2025 dimoderatori oleh dua Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat UI, yaitu Prof. Dr. dra. Dumilah Ayuningtyas, M.A.R.S. dan Prof. Dr. Ede Surya Darmawan, S.K.M., M.D.M. Pembicara pertama, Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D., AAK, selaku Direktur Utama BPJS Kesehatan, menekankan bahwa penyelenggaraan JKN tidak bisa dilakukan secara parsial. Menurutnya, JKN adalah sistem yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor untuk menjamin mutu layanan, kemudahan akses, serta efektivitas biaya. Ia memaparkan kerangka penyelenggaraan jaminan kesehatan yang melibatkan peran penting regulator dalam menetapkan paket manfaat, standar tarif, mekanisme pembayaran fasilitas kesehatan, dan penetapan peserta penerima bantuan iuran (PBI). “JKN harus menjadi sistem yang inklusif dan efisien, tidak hanya dalam konteks layanan, tetapi juga dalam tata kelola keuangan dan sumber daya,” ujar Prof. Ali Ghufron.
Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono, Sp.PD-KEMD, Ph.D., selaku Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia juga memberikan pemaparan dalam seminar ini. Dalam paparannya, Prof. Dante menjelaskan bahwa Kementerian Kesehatan berkomitmen kuat membenahi sistem kesehatan nasional melalui enam pilar transformasi utama. Pilar-pilar ini menjadi fondasi untuk menciptakan layanan kesehatan yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan. Ia menyampaikan bahwa tantangan dalam implementasi JKN bukan hanya terkait pembiayaan, tetapi juga menyangkut ketahanan sistem kesehatan secara keseluruhan. Transformasi layanan primer menjadi fokus pertama, yang bertujuan untuk meningkatkan edukasi kepada masyarakat, memperkuat upaya pencegahan primer dan sekunder, serta memperluas kapasitas dan kapabilitas layanan kesehatan dasar di tingkat puskesmas dan klinik. Layanan primer yang kuat diyakini akan mengurangi beban layanan rujukan dan mencegah lonjakan kasus penyakit kronis yang memerlukan pembiayaan besar.
Transformasi layanan rujukan difokuskan pada peningkatan akses dan mutu layanan sekunder serta tersier melalui perbaikan infrastruktur dan sistem rujukan. Prof. Dante menekankan pentingnya membangun ketahanan sektor kesehatan, termasuk farmasi, alat kesehatan, dan kesiapsiagaan darurat. Pandemi COVID-19 menjadi pelajaran penting dalam memperkuat logistik dan koordinasi lintas lembaga. Transformasi pembiayaan diarahkan pada sistem yang transparan, adil, dan berkelanjutan berbasis kinerja. Di saat yang sama, penguatan SDM kesehatan menjadi prioritas melalui pemerataan tenaga, peningkatan kompetensi, dan pemanfaatan teknologi untuk menjawab tantangan layanan yang terus berkembang.
Transformasi terakhir difokuskan pada teknologi kesehatan. Prof. Dante menekankan pentingnya digitalisasi layanan, pemanfaatan data, dan integrasi sistem informasi kesehatan nasional. Teknologi, menurutnya, bukan sekadar alat administratif, melainkan kunci untuk mempercepat deteksi penyakit, mengoptimalkan intervensi, serta meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas sistem. Ia juga mengaitkan enam pilar transformasi dengan target-target besar RPJMN bidang kesehatan, seperti peningkatan kesehatan ibu-anak, perbaikan gizi, pengendalian penyakit, dan penguatan GERMAS. Keberhasilan transformasi, ujarnya, sangat bergantung pada kemauan seluruh pihak untuk berkolaborasi lintas sektor. “JKN adalah motor utama, tapi sistem sekelilingnya harus dibenahi agar benar-benar berdampak,” tegasnya.
Emil Elestianto Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur, kemudian memaparkan strategi Pemprov Jatim dalam membangun layanan kesehatan berbasis data dan teknologi. Prof. Budi Hidayat dari FKM UI memberikan analisis tajam soal keberlanjutan pembiayaan JKN, menyoroti perlunya efisiensi, transparansi, dan reformasi kebijakan. Sementara itu, Didik Kusnaini dari Kementerian Keuangan menekankan bahwa kesinambungan JKN sangat bergantung pada sinergi kebijakan fiskal yang akurat dan berbasis bukti.
Melalui sesi ini, terlihat jelas bahwa kolaborasi lintas sektor, dari pemerintah pusat, daerah, akademisi, hingga lembaga keuangan, merupakan kunci memperkuat sistem JKN. Seminar ini bukan hanya forum ilmiah, tetapi ruang strategis untuk menyatukan visi menuju sistem kesehatan Indonesia yang tangguh dan berkelanjutan. FKM UI melalui penyelenggaraan seminar yang di koordinasikan oleh PKAKK dan Jurnal Kesmas telah menghadirkan forum lintas sektor yang memperkuat sinergi nasional, sekaligus menunjukkan perannya sebagai institusi terdepan dalam merumuskan solusi ilmiah berbasis bukti demi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. (DFD)