Jakarta, 18 Mei 2026 – Pusat Riset Perubahan Iklim Universitas Indonesia (Research Center for Climate Change/RCCC UI) bekerja sama dengan Yayasan Visi Indonesia Raya Emisi Nol Bersih (ViriyaENB) menyelenggarakan Seminar Nasional bertajuk “Integrasi Data Kualitas Udara dan Dampak Kesehatan: Membangun Sistem Peringatan Dini” di Ruang Singosari, Hotel Borobudur Jakarta. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam membangun sistem terintegrasi yang menghubungkan data kualitas udara dan data kesehatan guna mendukung pengendalian polusi udara berbasis bukti.
Seminar dibuka dengan penampilan tari tradisional Nusantara oleh Tatranesa FKM UI, dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua RCCC UI, Prof. Dr. Budi Haryanto, S.K.M., M.Kes., M.Sc., FCR; Dekan FKM UI, Prof. Dr. Indri Hapsari Susilowati, S.K.M.M., M.K.K.K., serta pembukaan resmi oleh Rektor Universitas Indonesia, Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng., IPU yang diwakili oleh Direktur Direktorat Inovasi & Riset Berdampak Tinggi (DIRBT-UI), Chairul Hudaya, P.h.D. 
Dalam sambutannya, Prof. Budi Haryanto, yang juga merupakan Guru Besar FKM UI, menegaskan bahwa polusi udara telah menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan pembiayaan kesehatan nasional. Berdasarkan berbagai laporan global, polusi udara berkontribusi terhadap jutaan kematian dini serta meningkatkan risiko penyakit pernapasan dan penyakit tidak menular lainnya. Di Indonesia, dampak ekonomi akibat polusi udara juga sangat besar, termasuk tingginya klaim pembiayaan kesehatan di sejumlah kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya sistem peringatan dini yang mampu mengintegrasikan data lingkungan dan kesehatan secara cepat dan terkoordinasi.
Sementara itu, Dekan FKM UI, Prof. Dr. Indri Hapsari Susilowati, S.K.M.M., M.K.K.K., menyampaikan bahwa polusi udara telah menjadi krisis kesehatan masyarakat yang memberikan dampak luas, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, pekerja, serta penderita penyakit kronis. Prof. Indri menekankan bahwa Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai sumber data kualitas udara dan kesehatan, namun integrasi antar data tersebut masih terbatas sehingga belum mampu dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pengembangan sistem peringatan dini berbasis dampak kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi lintas sektor dan penguatan sistem data yang terintegrasi guna mendukung upaya perlindungan kesehatan masyarakat secara lebih efektif.
Acara turut menghadirkan keynote speech dari Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono, Sp.PD-KEMD, Ph.D., yang menyoroti polusi udara sebagai ancaman kesehatan global yang memengaruhi hampir seluruh populasi dunia. Dalam paparannya disampaikan bahwa 9 dari 10 orang hidup di wilayah dengan kualitas udara tercemar, sehingga meningkatkan risiko berbagai gangguan kesehatan. Paparan polusi udara tidak hanya berdampak pada orang dewasa, tetapi juga pada kelompok rentan sepanjang siklus hidup, mulai dari anak-anak, lansia, pasien penyakit kronis, hingga para pekerja yang sehari-hari terpapar lingkungan dengan kualitas udara buruk.
Prof. Dante juga menegaskan bahwa dampak polusi udara tidak hanya berkaitan dengan penyakit pernapasan, tetapi turut memengaruhi kualitas hidup dan produktivitas masyarakat secara luas. Oleh karena itu, diperlukan perhatian bersama dari berbagai sektor untuk memperkuat langkah pencegahan, pengendalian emisi, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kualitas udara. Sebagai bagian dari upaya perlindungan kesehatan masyarakat, pemerintah mendorong pembangunan sistem peringatan dini polusi udara yang berbasis data dan terintegrasi agar respons terhadap risiko kesehatan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat, terutama bagi kelompok rentan.
Selain itu, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup RI, Rasio Ridho Sani, memaparkan pentingnya keterbukaan data kualitas udara sebagai fondasi penyusunan kebijakan berbasis bukti. Ia menjelaskan bahwa big data lingkungan yang terintegrasi dengan masukan dari akademisi, regulator, dan masyarakat menjadi sumber utama dalam mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif terkait pengendalian pencemaran udara. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan untuk menghasilkan kebijakan yang responsif terhadap kondisi lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Dalam paparannya, Rasio Ridho Sani juga menggambarkan kondisi kualitas udara di Jabodetabek yang masih memprihatinkan, terutama pada musim kemarau ketika konsentrasi PM2.5 meningkat secara signifikan. Bekasi, Bogor, dan DKI Jakarta disebut sebagai wilayah dengan beban emisi PM2.5 tertinggi. Sumber utama pencemaran udara berasal dari emisi transportasi, industri, pembangkit listrik berbahan bakar batu bara, pembakaran sampah terbuka, hingga debu konstruksi. Dampak penurunan kualitas udara tersebut tidak hanya meningkatkan risiko penyakit pernapasan dan kardiovaskular, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang diperkirakan mencapai Rp52,1 triliun per tahun serta beban pembiayaan BPJS Kesehatan lebih dari Rp10 triliun per tahun.
Sebagai langkah penanganan, Kementerian Lingkungan Hidup mendorong penguatan sistem pemantauan kualitas udara berbasis teknologi dan keterbukaan data secara real time melalui platform seperti ISPU Net dan dashboard pemantauan kualitas udara nasional. Pemerintah juga mengembangkan integrasi data pemantauan udara dari berbagai lembaga, termasuk KLH, BMKG, BRIN, dan pemerintah daerah, guna mendukung sistem peringatan dini dan perlindungan kesehatan masyarakat. Melalui penguatan akses data dan pengawasan emisi secara elektronik, masyarakat diharapkan dapat memperoleh informasi kualitas udara secara lebih cepat dan mengambil langkah perlindungan diri secara tepat.
Diskusi panel sesi pertama mengangkat topik “Membangun Fondasi Integrasi Data Kualitas Udara dan Kesehatan di Indonesia” dengan menghadirkan panelis dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Sesi ini membahas tantangan standardisasi data, pemanfaatan data kesehatan untuk surveillance, serta integrasi data dalam perencanaan pembangunan nasional. Pada sesi kedua, berbagai organisasi seperti Clean Air Asia, Vital Strategies, BMKG, serta Pusat Data dan Informasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kesehatan berbagi pengalaman mengenai pengembangan ekosistem data nasional yang lebih terbuka dan interoperabel.
Seminar ini dihadiri oleh perwakilan kementerian, pemerintah daerah, lembaga internasional, organisasi masyarakat sipil, media, serta akademisi dari berbagai institusi, termasuk Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Salah satu hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersusunnya white paper dan policy brief yang memuat rekomendasi strategis untuk mendukung kebijakan pengendalian polusi udara berbasis kesehatan masyarakat.
Melalui penyelenggaraan seminar nasional ini, RCCC UI dan ViriyaENB menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan kebijakan dan aksi pengendalian polusi udara melalui pendekatan kolaboratif, lintas sektor, dan berbasis data. Integrasi informasi kualitas udara dan dampak kesehatan diharapkan dapat menjadi fondasi penting dalam membangun sistem peringatan dini yang efektif demi melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. (wrk)